Moody’s Beri Peringkat Obligasi Publik Beragun Bitcoin Pertama

• Otoritas Keuangan Bisnis New Hampshire akan menerbitkan obligasi pertama yang didukung oleh Bitcoin dengan peringkat resmi.
• Moody’s Ratings memberikan peringkat sementara Ba2, dua tingkat di bawah kategori layak investasi (investment grade).
• Struktur utang ini mencakup overkolateralisasi 1,6x dan mengandalkan likuidasi aset digital untuk pembayaran kembali.

Langkah Baru dalam Keuangan Publik

Otoritas Keuangan Bisnis Negara Bagian New Hampshire membuat terobosan dengan menerbitkan obligasi yang dijamin oleh Bitcoin, menandai tonggak sejarah dalam integrasi aset digital ke dalam keuangan publik tradisional. Meskipun produk keuangan terkait kripto sudah ada sebelumnya, transaksi ini menjadi istimewa karena menerima peringkat kredit formal dari Moody’s Ratings. Obligasi ini tergolong utang dengan recourse terbatas, yang berarti tidak ada dana publik dari Negara Bagian New Hampshire yang berisiko; otoritas negara bagian hanya berfungsi sebagai perantara penerbitan.

Struktur dan Mekanisme Kolateralisasi

Berbeda dengan obligasi korporasi atau daerah tradisional yang bergantung pada arus kas bisnis atau pendapatan pajak, obligasi ini dijamin oleh Bitcoin yang disimpan di bawah pengawasan BitGo. Pembayaran pokok dan bunga dikelola melalui potensi likuidasi aset kripto tersebut. Untuk memitigasi volatilitas aset, kesepakatan ini mencakup beberapa lapisan perlindungan:

• Rasio overkolateralisasi 1,6x untuk memberikan penyangga terhadap penurunan harga.
• Pemicu khusus yang mewajibkan penjualan Bitcoin jika rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) memburuk.
• Moody’s menggunakan tingkat uang muka (advance rate) 72% dan jendela likuidasi singkat untuk memodelkan skenario penurunan harga.

Penilaian Kredit dan Dampak Pasar

Moody’s menetapkan peringkat Ba2, yang masuk dalam kategori spekulatif. Peringkat ini mencerminkan risiko operasional dan struktural yang terkait dengan penggunaan aset yang sangat volatil sebagai kolateral. Meskipun berstatus non-investment grade, langkah ini menandakan bahwa lembaga pemeringkat utama mulai mengembangkan kerangka kerja formal untuk menilai instrumen berbasis kripto.

Perkembangan ini terjadi saat institusi terus menguji cara menggunakan aset digital di luar perdagangan biasa. Baru-baru ini, Departemen Tenaga Kerja mengusulkan aturan menyusul perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump yang menginstruksikan regulator untuk memperluas akses ke aset digital dalam portofolio pensiun. Penerbitan obligasi ini menjadi indikator lain bahwa penggunaan Bitcoin oleh institusi telah bergerak menuju kredit terstruktur yang lebih kompleks.