31 Maret 2026 pukul 15.01
Pemilih Muda Inggris Prioritaskan Pengetahuan Kripto

- Pengenalan terhadap Bitcoin telah melampaui produk tabungan tradisional di kalangan pemuda Inggris, dengan tingkat kesadaran mencapai 65% dibandingkan 43% untuk ISA Saham & Obligasi.
- Sekitar 1.3 juta pemilih baru dapat masuk ke dalam daftar pemilih jika Inggris menurunkan usia memilih menjadi 16 tahun, menjadikan kebijakan kripto sebagai faktor demografis yang krusial.
- Hampir setengah dari pemilih muda (43%) menyatakan mereka akan lebih memercayai partai politik jika partai tersebut menunjukkan pemahaman yang jelas tentang teknologi blockchain.
Tatanan Baru Literasi Keuangan
Survei terbaru yang dilakukan oleh Coinbase Institute dan JL Partners mengungkapkan pergeseran signifikan dalam cara demografi usia 16-25 tahun di Inggris Raya memandang keuangan. Aset digital, terutama Bitcoin, telah menjadi titik masuk utama bagi mereka untuk memahami investasi dan risiko. Data menunjukkan bahwa 65% dari kelompok ini mengenal Bitcoin, jauh melampaui produk warisan seperti Stocks & Shares ISA (43%) dan Help to Buy ISA (20%). Mentalitas "kripto utama" ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tradisional mulai kehilangan relevansinya di mata generasi pembayar pajak masa depan.
Pengaruh Politik dan Suara Kaum Muda
Saat pemerintah Inggris memajukan undang-undang untuk menurunkan usia memilih menjadi 16 tahun, bobot politik warga negara yang melek kripto semakin meningkat. Tom Duff Gordon, Wakil Presiden Kebijakan Internasional di Coinbase, mencatat bahwa negara tersebut sedang melihat masuknya 1,3 juta calon pemilih baru. Survei menunjukkan bahwa 26% anak muda lebih cenderung mendukung partai yang mengusung kebijakan kripto pro-inovasi. Lebih lanjut, 43% responden secara keseluruhan—termasuk 58% pendukung partai Reform dan 46% pendukung Buruh—akan meningkatkan kepercayaan mereka pada partai yang merangkul teknologi aset digital.
Gesekan Regulasi dan Transparansi
Meningkatnya adopsi aset digital di kalangan pemuda terjadi saat Westminster bergerak menuju moratorium donasi politik dalam bentuk mata uang kripto. Kritik terhadap penangguhan ini, termasuk dari Duff Gordon, berargumen bahwa hal tersebut bertentangan dengan transparansi inheren dari blockchain. Ia menyarankan karena Financial Conduct Authority (FCA) sudah menegakkan aturan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CTF), donasi kripto seharusnya diizinkan melalui perusahaan yang terdaftar. Mantan menteri kabinet Alun Cairns menekankan bahwa generasi baru memiliki ekspektasi yang sangat berbeda mengenai uang, dan partai politik harus beradaptasi dengan pergeseran demografis ini agar tetap relevan.
Bagaimana reaksi pasar?
commentCount
commentEmpty
commentEmptySubtitle
