Brasil Sahkan UU: Kripto Sitaan Jadi Dana Keamanan Publik

• Undang-Undang No. 15.358, yang ditandatangani pada 25 Maret, memungkinkan Brasil untuk menggunakan kembali kripto yang disita untuk keamanan publik.
• Aset digital yang disita akan mendanai peralatan polisi, operasi intelijen, dan pelatihan perwira khusus.
• Legislasi ini memberikan wewenang kepada hakim untuk mengizinkan penggunaan sementara aset-aset tersebut bahkan sebelum ada hukuman pidana final.

Memperkuat Keamanan Nasional dengan Aset Digital

Presiden Luiz Inácio Lula da Silva telah mengesahkan serangkaian reformasi signifikan yang dirancang untuk melumpuhkan fondasi keuangan kejahatan terorganisir. Di bawah UU No. 15.358 yang baru, aset kripto yang disita dari organisasi kriminal tidak akan lagi dibiarkan menganggur. Sebaliknya, aset tersebut akan diintegrasikan ke dalam anggaran keamanan publik negara untuk memperkuat kemampuan penegakan hukum. Langkah ini secara khusus menyasar organisasi kriminal kuat seperti PCC dan Comando Vermelho.

Alih-alih menyimpan aset-aset ini sebagai cadangan nilai negara, pemerintah Brasil memilih untuk menggunakannya segera sebagai sumber daya taktis. Bidang investasi utama meliputi:

• Modernisasi peralatan polisi dan teknologi.
• Pendanaan operasi intelijen tingkat lanjut.
• Penyediaan pelatihan bagi penegak hukum yang komprehensif.

Perluasan Wewenang Yudisial dan Investigasi

Undang-undang ini memperkenalkan kerangka kerja yang kuat untuk intervensi yudisial selama investigasi kriminal. Hakim sekarang memiliki kekuasaan eksplisit untuk membekukan, memblokir, atau menyita aset kripto yang ditemukan di dompet digital, bursa, dan platform daring. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa penggunaan aplikasi pesan terenkripsi atau alat privasi untuk menyembunyikan aktivitas kriminal akan dianggap sebagai faktor pemberat, yang berpotensi menyebabkan hukuman penjara yang lebih berat.

Setelah hukuman final dijatuhkan, individu yang terlibat akan menghadapi larangan permanen dari sistem keuangan formal dan semua platform kripto yang teregulasi. Hal ini memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah dalam kejahatan terorganisir secara sistematis dikeluarkan dari ekonomi digital.

Kerja Sama Internasional dan Integrasi Data

Untuk memerangi sifat kejahatan digital yang lintas batas, reformasi ini memungkinkan kerja sama internasional yang lebih luas untuk pemulihan aset dan berbagi intelijen dengan lembaga asing. Di dalam negeri, undang-undang tersebut mengamanatkan pembuatan basis data kriminal nasional. Sistem ini akan memetakan struktur keuangan kelompok kriminal yang dikenal, memungkinkan berbagai cabang pemerintah untuk berkoordinasi lebih efektif dalam membongkar jaringan ekonomi kejahatan terorganisir.