Inggris Larang Donasi Kripto untuk Partai Politik

• Perdana Menteri Keir Starmer telah menerapkan moratorium segera atas semua donasi mata uang kripto kepada partai politik di Inggris.
• Keputusan ini menyusul hasil tinjauan Rycroft, yang mengidentifikasi aset digital sebagai sarana potensial untuk menyembunyikan campur tangan keuangan asing dalam demokrasi Inggris.
• Partai politik diwajibkan untuk mengembalikan donasi kripto apa pun dalam waktu 30 hari setelah undang-undang disahkan, atau akan menghadapi tuntutan pidana.

Menjaga Proses Demokrasi

Pemerintah Inggris telah bergerak untuk memblokir penggunaan aset digital dalam pendanaan politik, menandakan pergeseran cara regulator memandang mata uang kripto. Di bawah kepemimpinan Keir Starmer, pemerintah berargumen bahwa anonimitas yang ditawarkan oleh kripto menghadirkan risiko signifikan berupa masuknya dana asing ke dalam politik domestik. Kebijakan ini memperlakukan pembayaran digital bukan hanya sebagai inovasi finansial, melainkan sebagai ancaman potensial terhadap integritas demokrasi.

Kerangka Legislatif dan Sanksi

Larangan ini merupakan komponen inti dari Rancangan Undang-Undang Representasi Rakyat, yang saat ini sedang dalam proses di Parlemen. Langkah-langkah ini direkomendasikan oleh Philip Rycroft, mantan pegawai negeri senior, yang membingkai moratorium ini sebagai jeda yang diperlukan agar regulasi dapat menyusul realitas teknologi.

Ketentuan utama dari aturan baru tersebut meliputi:

• Penghentian segera semua donasi berbasis kripto, tanpa memandang jumlahnya.
• Jendela waktu 30 hari bagi partai politik untuk mengembalikan dana setelah undang-undang difinalisasi.
• Batas maksimal £100.000 per tahun untuk donasi politik dari ekspatriat Inggris yang tinggal di luar negeri.
• Penerapan sanksi pidana bagi ketidakpatuhan dalam pengembalian aset digital.

Ketegangan Politik dan Tanggapan

Pengumuman tersebut memicu gesekan langsung di dalam Parlemen. Anggota dari partai Reform U.K. melakukan aksi walk-out selama pengumuman berlangsung. Dalam sebuah pernyataan tajam, Perdana Menteri Starmer mengkritik pemimpin Reform U.K., Nigel Farage, dengan menyatakan bahwa politisi tersebut akan mengatakan apa pun yang memecah belah jika dibayar. Sementara itu, Rycroft membela temuannya dengan menyatakan bahwa fokus utamanya adalah melindungi proses demokrasi, bukan kepentingan faksi politik tertentu.